Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyerahkan pandangan fraksinya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2021). Foto : Runi/Man

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyusun strategi yang out of the box dalam rangka menyelesaikan persoalan lahan kritis. Menurut Akmal, lahan kritis di seluruh Indonesia yang perlu dilakukan rehabilitasi tersebut luasnya hingga mencapai 14 juta hektar.

“KLHK perlu menyampaikan strategi out of the box agar kita dapat menyelesaikan persoalan lahan kritis yang luasnya hingga 14 juta hektar. Sehingga banjir dan longsor tidak lagi menjadi berita tahunan kita setiap musim hujan tiba,” harap Akmal dalam Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2021).

Menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, anggaran untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung selalu menjadi yang terbesar pada alokasi anggaran untuk KLHK. Namun dirinya menilai, realisasi rehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia hanya sekitar 200.000 hektar/tahun. Sehingga, luas hutan dan lahan yang berhasil di rehabilitasi sangat kecil bila dibandingkan dengan luas lahan kritis yang ada.

“Lebih dari 50 persen daratan Indonesia adalah hutan, yaitu seluas 110 juta hektar. Namun, kurang dari 2 dekade Hutan Indonesia telah mengalami kerusakan hingga 23 juta hektar. Oleh karenanya, DPR bersama pemerintah perlu melakukan langkah strategis untuk melakukan rehabilitasi dan reboisasi hutan dan lahan yang rusak, serta menjaga sekitar 90 juta hektar hutan yang masih tersisa,” tambah wakil rakyat dari Sulawesi Selatan II tersebut.

Anggota Komisi IV DPR RI Renny Astuti menambahkan, dirinya meminta agar KLHK memberikan data lahan kritis, rehabilitasi, dan reboisasi hutan selama lima tahun terakhir.  “Dan kami mengusulkan kepada pimpinan Ketua Komisi IV DPR untuk melakukan kunjungan kerja di area tersebut, karena data yang kami dapatkan banyak menunjukkan tidak ada rehabilitasi sama sekali,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Dalam paparan KLHK yang disampaikan Menteri Siti Nurbaya, pada periode 1 Januari 2020 hingga 20 Desember 2020, terjadi penurunan luas areal hutan yang terbakar jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2019. Penurunan tersebut mencapai 82,01 persen atau turun seluas 1.352.501 hektar. Penurunan tersebut terjadi di tujuh prrovinsi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yaitu Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. (rdn/sf)